Pesawaran, -Saberpungli.com. M.Nasir, Wakil Ketua DPRD Pesawaran, yang baru saja dilantik, dilaporkan merasa gusar atas pemberitaan yang tersebar mengenai dugaan pemborosan anggaran untuk perumahan dinas anggota DPRD Pesawaran. Menurutnya, anggaran tersebut sudah ditentukan berdasarkan aturan yang sah.
“Penentuan dan pengalokasian anggaran Perumahan DPRD sudah sesuai perintah Undang-Undang PP dan Perda APBD. Besarannya ditentukan oleh Peraturan Bupati dan Kajian Akademik,” tulis M. Nasir dalam grup WhatsApp FGD Pesawaran pada Kamis (03/10/2024).
Namun, ungkapan M. Nasir ini menuai reaksi dari Sumara, Ketua Harian Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB). Ia mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan Nasir yang dianggap tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin.
“Seorang Wakil Ketua DPRD seharusnya bisa lebih bijaksana dalam berkomunikasi, terutama di forum yang berisikan berbagai tokoh dengan latar belakang berbeda. Kritik terhadap media seharusnya dilakukan melalui klarifikasi, bukan dengan cara menghardik,” ujar Sumara.
FMPB menegaskan bahwa investigasi yang mereka lakukan terkait rumah dinas anggota DPRD sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers. Tim investigasi yang terdiri dari LSM, Ormas, dan wartawan telah mengumpulkan bukti-bukti dari lapangan, termasuk wawancara dengan pemilik rumah.
“Kami telah melakukan investigasi langsung ke beberapa rumah yang disewa untuk anggota DPRD. Setelah itu, kami juga melakukan klarifikasi ke Sekwan DPRD, yang bahkan mengucapkan terima kasih atas temuan kami,” lanjut Sumara.
FMPB juga mengungkapkan bahwa beberapa rumah yang seharusnya dijadikan perumahan dinas DPRD diduga tidak ditempati dan hanya digunakan sebagai tempat istirahat sementara. Mereka menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara, apalagi dalam situasi menjelang Pilkada.
“Kami hanya menjalankan tugas sosial kontrol dan media sesuai dengan hukum. Jangan kecilkan peran kami, karena ini menyangkut uang rakyat,” pungkas Sumara.
Laporan investigasi Team Media FMPB diharapkan menjadi bahan kajian serius bagi DPRD Pesawaran.
