Anggota DPR soal KRL Bekas Jepang: Kalau Kita Tidak Impor, Apa Kita Chaos?

Senin, 27 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta-Saberpungli.com|

Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty mempertanyakan urgensi keinginan PT KAI untuk impor kereta bekas dari Jepang. Evita mempertanyakan kondisi chaos atau kekacauan jika tidak melakukan impor.
“Sekarang apakah kita chaos? Kalau kita tidak impor ini barang apakah kita chaos,” ujar Evita dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI, Senin (27/3/2023).
Menurut Evita, kondisi penumpang chaos di kereta hanya terjadi pada momen-momen tertentu, seperti Lebaran dan tahun baru. Sedangkan saat ini menurutnya kondisi chaos tidak terjadi.

“Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru, kita biasanya chaos itu kan di Lebaran, ini kan sudah lewat semua ke-chaos-an kita, apakah ini suatu urgensi kalau kita tidak impor chaos? Nah itu juga menjadi pertanyaan bagi saya,” tuturnya.
Evita menilai keinginan untuk impor kereta bekas berasal dari gagalnya PT KAI dalam melakukan perencanaan. Terlebih, menurutnya, alasan untuk impor kereta bekas bukan merupakan alasan baru.

Salahnya adalah daripada gagalnya dalam perencanaan, kalau bapak benar perencanaan bapak tidak akan terjadi hal ini, bapak itu kan seharusnya udah tahu nih berapa jumlah kereta yang bapak miliki berapa yang sudah tua, sudah tidak bisa dipakai lagi berapa jumlah kenaikan penumpang ini kan bukan data yang tiba-tiba. Ini bapak sudah miliki dan harusnya jadi tolok ukur buat bapak dalam membuat penyelenggaraan,” ujarnya.

“Kalau saya buka lagi, alasan impor kereta bekas ini itu sama aja, INKA-nya belum mampu, jadi dengan alasan yang sama itu dilakukan bukan alasan baru,” sambungnya.
Ia lantas menyarankan agar PT KAI melakukan audit eksternal secara menyeluruh. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan secara pasti.
“Harus dilakukan audit, bapak sudah lakukan audit bapak sudah paparkan, tapi supaya fair itu bukan audit internal tapi audit eksternal. Kebutuhannya berapa sih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ini harus ada sehingga langkah-langkah yang tadi bapak sampaikan akan diputuskan itu menjadi mempunyai tolok ukur yang jelas,” tuturnya.

Red
(Red)

Berita Terkait

Lsm Kaki Lampung Ajak Seluruh Aktivis , Lsm Juga APH Agar Memantau Kegiatan PPDB Tahun 2025
BPBD Provinsi Lampung ‘Warning’ Konsultan Pengawas dan Rekanan Proyek Tebing Sungai di Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran
Menara Telekomunikasi milik PT. DMT di Tubaba Diblok Akses Masyarakat, Simak Penyebabnya!
Edi arsadad selaku aktifis dampingi warga ke polda Lampung
Pura -pura lupa pihak Perusahan Tidak Mengetahui Kewajibannya Kepada Masyarakat
Nekat Beli Sabu Lewat Instagram, 2 Pria Diamankan Satuan Narkoba Polres Palopo
PSBL GERUDUK DISNAKER KEBUPATEN LUWU, ADA APA.?
Wali Murid Kelas 6 SDN.11 Simpang Pematang melaksanakan Tasakuran Kelulusan 2024-2025

Berita Terkait

Sabtu, 14 Juni 2025 - 19:54

Lsm Kaki Lampung Ajak Seluruh Aktivis , Lsm Juga APH Agar Memantau Kegiatan PPDB Tahun 2025

Sabtu, 14 Juni 2025 - 14:41

BPBD Provinsi Lampung ‘Warning’ Konsultan Pengawas dan Rekanan Proyek Tebing Sungai di Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

Sabtu, 14 Juni 2025 - 12:23

Menara Telekomunikasi milik PT. DMT di Tubaba Diblok Akses Masyarakat, Simak Penyebabnya!

Jumat, 13 Juni 2025 - 23:16

Edi arsadad selaku aktifis dampingi warga ke polda Lampung

Jumat, 13 Juni 2025 - 22:18

Pura -pura lupa pihak Perusahan Tidak Mengetahui Kewajibannya Kepada Masyarakat

Kamis, 12 Juni 2025 - 13:57

PSBL GERUDUK DISNAKER KEBUPATEN LUWU, ADA APA.?

Rabu, 11 Juni 2025 - 20:46

Wali Murid Kelas 6 SDN.11 Simpang Pematang melaksanakan Tasakuran Kelulusan 2024-2025

Rabu, 11 Juni 2025 - 20:03

Kepala Kampung Setia Negara Pimpin Langsung Penyaluran BLT ADD Tahap Dua

Berita Terbaru