SaberPungli.com,- Pesawaran Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran yang menetapkan Aries Sandi Darma Putra sebagai calon Bupati Pesawaran memicu polemik besar. Puluhan LSM dan Ormas di Kabupaten Pesawaran menyebut penetapan itu cacat administrasi, dengan tuduhan bahwa ijazah calon bupati nomor urut 1 belum memenuhi persyaratan yang lengkap.
Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) bersama gabungan LSM dan Ormas mengecam tindakan KPU tersebut dan berencana membawa kasus ini ke ranah hukum. Mereka siap melaporkan KPU Pesawaran ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Laporan ini juga akan diteruskan ke KPU Provinsi, Bawaslu RI, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kami akan melaporkan dua hal: pertama terkait sengketa administrasi karena ijazah yang belum lengkap, dan kedua aspek pidana yang akan kami serahkan ke Gakumdu,” tegas Sumarah, koordinator gabungan LSM, Kamis (24/10/2024).
Sumarah menjelaskan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan publik. Pemilihan bupati, menurutnya, merupakan momen krusial yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Pesawaran selama lima tahun ke depan.
“Saya sendiri pernah kehilangan ijazah dan mendapat penggantinya, tapi situasi ini berbeda dengan yang dialami calon bupati nomor urut 1. Untuk itulah, demi Pesawaran, kami siap menggugat keputusan KPU,” kata Sumarah.
Dia juga menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terkait keabsahan ijazah tersebut. “Semua masih abu-abu, tapi KPU seolah-olah menutup mata dan menetapkan calon tanpa verifikasi mendalam,” tambahnya.
Ketua DPD LSM Pekat IB, Herwan Basir, menambahkan bahwa gabungan LSM dan Ormas telah menunjuk Sumarah sebagai koordinator untuk mengawal laporan tersebut hingga tuntas.
“Kami akan terus mengawasi hingga ada keputusan yang adil dari penyelenggara Pilkada. Jika Bawaslu tidak bertindak tegas, kami tidak akan segan mengerahkan massa dalam aksi protes besar-besaran,” ujar Herwan dengan nada serius.
Situasi politik di Pesawaran tampaknya semakin panas, dengan ancaman aksi massa jika dugaan pelanggaran ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.( Tim /FMPB)
