SaberPungli Com– Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran milik pemerintah, saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan. Selain harus bersaing dengan televisi swasta, pengelolaan manajemennya dinilai kurang fokus pada profit, yang sejatinya menjadi kunci utama keberlangsungan sebuah media.
“Debat-debat Pilkada ramai di televisi swasta, tapi tidak satu pun debat berlangsung di TVRI. Padahal Pilkada adalah hajat pemerintah. Lalu, di mana peran TVRI sebagai lembaga andalan pemerintah?” ujar Icang Hardiyanto, SH., seorang praktisi hukum dan pemerhati dunia digitalisasi media jurnalistik.
TVRI: Potensi Besar yang Belum Dimaksimalkan
Menurut Icang, pengelolaan TVRI membutuhkan figur-figur profesional yang paham cara membawa lembaga tersebut ke arah profitabilitas. “TVRI itu harus dikelola oleh orang lapangan, bukan sekadar direksi yang hanya duduk di meja,” tegasnya.
Pengalaman pribadi Icang juga sempat menggambarkan kondisi internal TVRI yang jauh dari ideal. Dalam sebuah acara, ia bertemu dengan kru TVRI yang tampak terburu-buru. Ketika ditanya, kru tersebut menjelaskan bahwa kamera yang mereka gunakan harus segera dikembalikan untuk digunakan oleh tim lainnya.
“TVRI dengan embel-embel ‘Republik Indonesia’ sampai harus menggunakan kamera bergantian? Padahal, potensinya sangat besar jika dikelola secara profesional,” ujar Icang, heran.
Mandiri Tanpa APBN, Mungkinkah?
Icang menyayangkan lemahnya upaya untuk menjadikan TVRI mandiri secara finansial. Ia yakin, dengan manajemen yang baik, TVRI tidak perlu terus-menerus bergantung pada APBN.
“Kalau saya diberi kesempatan jadi Dirut TVRI, dalam dua tahun, saya pastikan TVRI tidak lagi mengandalkan APBN untuk operasional. TVRI bisa mandiri,” katanya dengan yakin.
Menurutnya, TVRI memiliki peluang besar untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Setiap kementerian dan lembaga, katanya, bisa diwajibkan memiliki wartawan dari TVRI sebagai mitra penyiaran resmi.
Usulan Transformasi TVRI
Icang juga mengusulkan perubahan status TVRI dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menjadi persero. “Perubahan ini perlu disahkan melalui DPR, tetapi akan membuka peluang lebih besar bagi TVRI untuk bergerak lebih fleksibel dan berorientasi pada profit,” jelasnya.
Sebagai Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, Icang melihat potensi besar TVRI yang belum tergarap, termasuk dari anggaran belanja iklan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Setiap BUMN punya anggaran iklan. TVRI seharusnya menjadi pilihan utama untuk memanfaatkan potensi ini,” tambahnya.
Icang yakin, jika TVRI dikelola dengan visi profesionalisme dan kemandirian, lembaga penyiaran yang pernah menjadi andalan masyarakat Indonesia ini bisa kembali bersinar di tengah persaingan media yang semakin ketat.(*)
