SABER PUNGLI – Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri
Akbar mendukung rencana Pemprov Lampung yang mengratiskan seluruh biaya pendidikan termasuk
menghapus pungutan uang komite di SMA, SMK dan SLB mulai tahun ajaran 2025/2026.
Menurut Ahmad Giri Akbar, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan merupakan kunci
utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Sudah sepatutnya kebijakan sekolah gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB kita jadikan sebagai
langkah strategis yang harus terus diperkuat dan dijaga keberlanjutannya,”katanya, pada hari Sabtu
(7/6/2025).
Untuk memastikan program pendidikan gratis SMA, SMK dan SLB ini, DPRD Lampung berkomitmen
mendukung alokasi anggaran yang memadai guna menjamin keberlangsungan program sekolah gratis.
Selain itu, lanjut Ahmad Giri Akbar, DPRD Lampung juga akan mengawasi pelaksanaan program agar
berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Serta, mendorong peningkatan kualitas pendidikan termasuk sarana dan prasarana, kompetensi guru, serta layanan pendidikan inklusif.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, pendidik, dan pemangku
kepentingan lainnya, untuk bersama-sama menyukseskan program ini demi masa depan generasi muda
yang lebih baik,” paparnya.
Diketahui sebelumnya, Pemprov Lampung resmi menetapkan kebijakan penghapusan pungutan uang
komite bagi seluruh siswa di jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri.
Kebijakan itu merupakan langkah strategis Gubernur Lampung dalam mewujudkan pendidikan inklusif
dan berkualitas tanpa hambatan biaya, sekaligus sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber
daya manusia (SDM) unggul di Bumi Ruwa Jurai.
“Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi pungutan uang komite untuk siswa SMA. Segala kebutuhan
sekolah akan kita bantu lewat APBD. Saya minta dukungan semua pihak untuk bersama-sama
memperbaiki kualitas pendidikan kita,” ujar Gubernur Mirza saat memberikan pengarahan kepada
kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Lampung, Kamis 5 Juni 2025.
Gubernur juga menyinggung rendahnya capaian pendidikan di Lampung, dengan hanya 20 dari 352
sekolah negeri yang berhasil meloloskan siswanya dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun
ini. Bahkan, 49 sekolah tercatat tidak mengantarkan satu pun siswanya ke perguruan tinggi.
“Kita tidak akan mampu memajukan Indonesia jika SDM kita tertinggal. Kalau anak-anak Lampung tak
disiapkan sejak sekarang, mereka akan kalah bersaing dengan SDM dari luar,” tegas Gubernur.
“Ia menegaskan pentingnya peran guru dan kepala sekolah dalam membentuk generasi masa depan
Lampung. “Ajari mereka dengan penuh kasih, keikhlasan, dan ketulusan. Kita sedang membangun
fondasi masa depan Lampung,” tambahnya.
Tak hanya menghapus uang komite, Gubernur juga merancang pembentukan 35 sekolah unggulan di
berbagai kabupaten/kota, memperkenalkan mata pelajaran pilihan baru untuk siswa kelas 12, seperti
bahasa Jepang, Korea, dan Arab, serta mengarahkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk
mendukung sektor pendidikan, Gubernur juga menetapkan tiga indikator keberhasilan kepala sekolah,
yakni persentase lulusan yang masuk perguruan tinggi, terserap di dunia kerja, dan yang mampu
menjadi wirausahawan.
“Saya titipkan masa depan Lampung dan visi Indonesia Emas 2045 kepada para kepala sekolah,”
tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico,
menegaskan bahwa kebijakan penghapusan uang komite merupakan wujud nyata kepedulian Gubernur
terhadap dunia pendidikan.
“Pak Gubernur punya komitmen kuat. Insyaallah seluruh biaya operasional sekolah akan ditanggung
melalui APBD, sehingga orang tua tidak lagi dibebani biaya tambahan,” kata Thomas Amirico. (Red)
