SaberPungli Com – Tanggamus.Di tengah harapan panjang masyarakat akan akses jalan yang layak dan merata, Pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali menunjukkan sikap tegas dan berpihak pada kepentingan publik. Komitmen itu tercermin dari kehadiran langsung
Bupati Tanggamus, Moh Saleh Asnawi, dalam rapat koordinasi kesiapan lahan pembangunan jalan nasional yang digelar di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, Kamis, 30 April 2026.
Langkah ini bukan sekadar formalitas birokrasi. Ia adalah sinyal kuat bahwa Tanggamus tidak ingin tertinggal dalam arus pembangunan, sekaligus menjawab kerinduan masyarakat akan infrastruktur yang mampu membuka keterisolasian wilayah.
Dalam forum yang sarat kepentingan strategis tersebut, Bupati didampingi Kepala Bapperida Doni Sangaji Barisang, Kepala Dinas PUPR Belli Fahlupi, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Hendra Ferry. Kehadiran mereka menjadi representasi keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan tanpa hambatan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, bersama Kepala BPJN Lampung, serta para kepala daerah dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pertemuan tersebut mengerucut pada satu isu krusial yang kerap menjadi batu sandungan pembangunan: kesiapan lahan.
Dalam suasana diskusi yang penuh kehati-hatian namun tegas, Bupati Moh Saleh Asnawi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus siap berdiri di garis depan mendukung program strategis nasional yang digagas oleh Direktorat Jenderal Bina Marga di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Baginya, jalan bukan sekadar bentangan aspal. Ia adalah urat nadi kehidupan penghubung harapan petani ke pasar, jalur anak-anak menuju pendidikan, hingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan ekonomi.
“Pemerintah Kabupaten Tanggamus mendukung penuh percepatan pembangunan jalan nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah,” tegasnya, dengan nada yang mencerminkan kesungguhan, bukan sekadar retorika.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa persoalan lahan harus diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif, mengedepankan komunikasi yang humanis antara pemerintah dan masyarakat. Sebab di balik setiap jengkal tanah, ada cerita, ada kehidupan, dan ada harapan yang harus dihargai.
Sinergi lintas daerah pun menjadi sorotan penting. Pembangunan jalan nasional, menurutnya, bukan milik satu wilayah semata, melainkan denyut bersama yang akan menggerakkan roda ekonomi regional di Provinsi Lampung.
Rapat koordinasi ini menjadi titik temu antara perencanaan dan kenyataan, antara harapan dan upaya nyata. Sebuah langkah kecil di ruang rapat, namun membawa dampak besar bagi masa depan konektivitas wilayah.
Dengan komitmen yang terus dijaga dan kerja sama yang diperkuat, harapan itu kini kian mendekati kenyataan: jalan nasional yang tidak hanya menghubungkan daerah, tetapi juga menyatukan harapan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. (Kurdi)
