TULANG BAWANG BARAT (saberpungli.com)Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali menjadi sorotan setelah LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) DPC Tulang Bawang Barat melayangkan surat kedua berupa teguran tertulis dan peringatan terakhir.
Surat bernomor 057/SK/DPC/TBB/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 itu menjadi bentuk desakan TRINUSA agar DLH Tubaba memberikan keterbukaan informasi publik sekaligus menjelaskan tindak lanjut atas sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Tahun Anggaran 2025.
Langkah tersebut diambil setelah surat pertama TRINUSA tertanggal 2 November 2026, yang berisi permohonan informasi publik, permintaan klarifikasi, dan desakan tindak lanjut temuan BPK, diklaim belum mendapatkan jawaban tertulis hingga batas waktu 10 hari kerja berakhir pada 13 November 2026.
Dalam surat keduanya, TRINUSA menyatakan belum menerima dokumen yang diminta, belum memperoleh jawaban atas sebelas pertanyaan klarifikasi, serta tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perpanjangan waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
TEMUAN BPK: MASIH ADA SISA Rp65,88 JUTA YANG DIPERTANYAKAN
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah Temuan 11 dalam laporan pemeriksaan BPK.
Berdasarkan angka yang dikutip TRINUSA dari laporan tersebut, terdapat nilai ketidaksesuaian dengan kondisi senyatanya sebesar Rp115.881.389. Dari jumlah itu, disebutkan baru terdapat setoran sebesar Rp50.000.000, sehingga masih tersisa Rp65.881.389 yang menurut TRINUSA belum disertai bukti penyetoran.
TRINUSA juga menyoroti tenggat rencana aksi 60 hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada 26 Mei 2026. Berdasarkan perhitungan dalam surat tersebut, tenggat jatuh pada 25 Juli 2026.
Persoalannya kini bukan sekadar berapa dana yang telah disetorkan, melainkan bagaimana kepastian penyelesaian sisa nilai tersebut dan apakah seluruh proses tindak lanjut telah dilaporkan kepada BPK.
Publik berhak mengetahui perkembangan penyelesaian temuan tersebut, termasuk bukti administrasi dan pertanggungjawabannya.
SELISIH RETRIBUSI Rp103,68 JUTA IKUT DIPERTANYAKAN
Sorotan berikutnya mengarah pada pengelolaan retribusi kebersihan.
TRINUSA mencatat adanya perbedaan angka antara realisasi retribusi kebersihan dalam LHP BPK sebesar Rp660.007.500 dan angka dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp763.696.000.
Selisihnya mencapai Rp103.688.500.
Selain itu, organisasi tersebut turut meminta penjelasan mengenai dasar pemberian insentif pemungutan retribusi sebesar Rp32.500.000.
Perbedaan angka tersebut membutuhkan penjelasan resmi melalui dokumen rekonsiliasi, bukti pemungutan, karcis, serta bukti penyetoran ke kas daerah.
Tanpa penjelasan yang transparan, pertanyaan mengenai kesesuaian pencatatan dan mekanisme pengendalian penerimaan daerah berpotensi terus menjadi perhatian publik.
TRINUSA BERI BATAS WAKTU LIMA HARI KERJA
Melalui surat kedua tersebut, TRINUSA memberikan batas waktu lima hari kerja kepada Kepala DLH Tubaba, yakni paling lambat Jumat, 20 November 2026 pukul 16.00 WIB.
Ada enam tuntutan utama yang disampaikan.
Pertama, menyerahkan seluruh dokumen informasi publik yang diminta dalam surat pertama.
Kedua, memberikan jawaban tertulis terhadap sebelas pertanyaan klarifikasi.
Ketiga, menyerahkan bukti setoran Rp50 juta sekaligus menyelesaikan sisa Rp65.881.389 ke kas daerah beserta bukti penyetorannya.
Keempat, menyerahkan rencana aksi dan laporan tindak lanjut yang telah disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
Kelima, memberikan penjelasan mengenai selisih retribusi Rp103.688.500, dasar insentif Rp32.500.000, serta bukti rekonsiliasi karcis dan setoran retribusi kebersihan.
Keenam, menyerahkan prosedur tertulis terkait kelengkapan pertanggungjawaban BBM, termasuk kewajiban melampirkan struk atau nota asli SPBU, log kendaraan, dan log jam operasional alat berat.
BUKAN TUDUHAN PIDANA, TETAPI TUNTUTAN AKUNTABILITAS
Dalam suratnya, TRINUSA secara tegas menyatakan bahwa langkah tersebut bukan merupakan kesimpulan adanya tindak pidana maupun tuduhan terhadap pihak tertentu.
Namun, organisasi tersebut menegaskan bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan APBD merupakan bagian dari informasi yang patut dapat diakses masyarakat sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Prinsip keterbukaan, menurut TRINUSA, tidak boleh berhenti pada slogan tata kelola pemerintahan. Badan publik harus mampu menjelaskan penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan.
JIKA TIDAK DITANGGAPI, TRINUSA SIAP TEMPUH JALUR PENGAWASAN
TRINUSA menyatakan akan mengambil sejumlah langkah apabila batas waktu yang diberikan kembali tidak dipenuhi.
Langkah tersebut meliputi pengajuan keberatan kepada atasan PPID, penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Lampung, pengaduan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, serta penyampaian laporan pengawasan kepada Bupati, Inspektorat, DPRD, dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
TRINUSA juga membuka kemungkinan menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat tersebut ditandatangani Ketua DPC TRINUSA Tulang Bawang Barat, Masdar.
UJIAN TRANSPARANSI BAGI DLH TUBABA
Kini perhatian publik tertuju pada respons Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Apakah DLH akan membuka dokumen yang diminta, memberikan penjelasan atas perbedaan angka retribusi, serta menunjukkan bukti penyelesaian tindak lanjut temuan BPK?
Ataukah persoalan ini akan berlanjut ke jalur sengketa informasi dan pengawasan lembaga terkait?
Satu hal yang perlu ditegaskan: uang daerah adalah uang publik. Karena itu, setiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, tertib, dan sesuai ketentuan hukum.
FAKTA X akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi serta hak jawab bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat.(Tim investigasi)
FAKTA X
CEK • TELITI • TEGAS
Untuk Informasi yang Benar
