Saberpungli.com – Bandar Lampung –
Pada gelaran pesta demokrasi tahun 2024 ini, mulai dari Pemilu Legislatif dan Pilplres hingga Pilkada Serentak, sejumlah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia termasuk Lampung menyiapkan penambah daya tahan tubuh, untuk meningkatkan stamina seluruh pengawas TPS (PTPS) yang akan menjalankan tugas pada hari H pemungutan suara.
Berdasarkan data dalam rencana umum pengadaan Bawaslu Lampung terdapat dua item belanja sejenis yaitu, pengadaan Penambah daya tahan tubuh Bawaslu Provinsi Lampung dan PTPS senilai Rp. 2.395.260.000 dan belanja barang non operasional lainnya senilai Rp. 2.288.082.000.
Kedua belanja tersebut secara rinci disebutkan sama dalam bentuk barang yaitu pengadaan Vitamin C, Zinc dan Susu
Dari hasil penelusuran, penyaluran vitamin dan susu di sejumlah anggota Panwas tingkat kecamatan mengaku tidak pernah menerima vitamin dan susu. “Kami hanya menerima honor dan makan sehari 3 kali” ujar Heri anggota Panwas di salah satu Kecamatan di Bandar Lampung.
Hal senada juga diakui Iwan, anggota Panwas lainya. Ia mengaku hanya dikasih makan nasi bungkus saja. “Kalaupun ada kopi dan air mineral dikasih panitia pemungutan suara di lokasi TPS” tutur Iwan.
Pihak Bawaslu Lampung yang dikonfirmasi terkait hal tersebut tidak ada yang mengetahui jelas dan terkesan saling lempar. CIk Mayu bagian humas Bawaslu Lampung yang dikonfirmasi mengaku tidak bisa berkomentar. “Mohon izin pak,saya tidak tahu terkait ini, dan tidak bisa berstatmen,” ujarnya.
Sama halnya dengan Anggota Bawaslu Lampung, Suheri yang dikonfirmasi mengatakan hal tersebut bukan ranah dia.
Sementara Anggota Bawaslu Bidang Koordinasi divisi: Humas & Datin Ahmad Qohar, S.Sos.menyarankan wartawan untuk langsung ke kantor menemui bapak dwi. “Silahkan ke kantor aja mas temui pak Dwi,” tukasnya.
Menyikapi dugaan tersebut, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut item belanja pengadaan vitamin dan susu di Bawaslu Lampung secara transparan.
Ketua Aliansi Masyarakat Lampung (AML), Sunawardi dalam pernyataan tertulisnya meminta APH untuk mengusut pengelolaan anggaran di Bawaslu Lampung tersebut.
“Kami meminta APH segera mengusut alokasi dan realisasi anggaran yang nilainya milyaran tersebut agar menjadi terang. Karena fakta di lapangan tidak ditemukan barangnya” ucap aktivis yang akrab disapa Bang Didi.
Senada dengan Ketua AML, Sekum Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI), Anto S.Pd juga mendesak APH menelusuri alokasi anggaran yang diperuntukan pembelian suplemen anggota Panwas yang tersebar di Provinsi Lampung.
“Jika anggaran telah disediakan tetapi penerima manfaatnya tidak menerima maka patut diduga ada unsur penyimpangan anggaran” tutur Anto.
Sementara itu, kritik tajam juga dilontarkan Ketua presidium Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi (Komak), Ichwan. Menurutnya anggaran yang nilainya fantastis tersebut sangat disayangkan tidak tepat sasaran bahkan terindikasi menyimpang.
“Sangat disayangkan anggaran yang sangat besar dan barangnya sangat dibutuhkan tetapi diduga tidak disalurkan bahkan diduga jadi ajang korupsi berjamaah” tandas Ichwan..(tim/red).
