TEMUAN BPK DI DINKES TUBABA DISOROT, TRINUSA DESAK KLARIFIKASI DAN BUKA DOKUMEN!

TULANG BAWANG BARAT(saberpungli.com)Transparansi pengelolaan keuangan daerah kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat menyusul sejumlah catatan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Merespons persoalan tersebut, LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) DPC Kabupaten Tulang Bawang Barat secara resmi melayangkan surat teguran kedua dan terakhir kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat, tertanggal 18 November 2026.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat permintaan klarifikasi dan penyampaian dokumen yang sebelumnya disampaikan pada 10 November 2026. TRINUSA menyatakan hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 18 November 2026 pukul 16.00 WIB, pihaknya belum menerima jawaban, dokumen pendukung, maupun pemberitahuan mengenai alasan belum dipenuhinya permintaan tersebut.

Bagi TRINUSA, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut korespondensi kelembagaan. Lebih jauh, terdapat kepentingan publik yang harus dijaga, yakni transparansi penggunaan anggaran kesehatan, akuntabilitas pengelolaan aset daerah, serta kepastian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

CATATAN PEMERIKSAAN BPK MENJADI PERHATIAN

Dalam surat teguran tersebut, TRINUSA menguraikan sejumlah nilai yang merujuk pada temuan dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor 36A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.

Tiga nilai yang menjadi perhatian meliputi kelebihan pembayaran sebesar Rp299.247.593 pada Temuan Nomor 7, sebesar Rp5.772.598,42 pada Temuan Nomor 16, serta selisih persediaan sebesar Rp16.285.292 pada Temuan Nomor 19.

Secara keseluruhan, ketiga nilai tersebut mencapai Rp321.305.483,42.

Selain itu, surat TRINUSA turut menyoroti aliran uang tunai sebesar Rp318.285.600 melalui PPTK, penggunaan dana Rp62.732.646 untuk pengeluaran yang disebut tidak dianggarkan, serta persoalan 27 unit kendaraan bermotor yang tercatat atas nama Dinas Kesehatan, tetapi menurut penelusuran TRINUSA terhadap Lampiran 7 LHP belum diketahui keberadaannya.

Rangkaian catatan tersebut dinilai memerlukan penjelasan yang komprehensif, disertai dokumen pendukung yang dapat diuji dan diverifikasi.

27 KENDARAAN DINAS, TRANSPARANSI ASET MENJADI SOROTAN

Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian khusus adalah keberadaan 27 unit kendaraan bermotor yang tercatat sebagai aset Dinas Kesehatan.

TRINUSA meminta agar pihak dinas menyampaikan daftar Kartu Inventaris Barang (KIB) B, dokumen kepemilikan kendaraan, BPKB, STNK, berita acara serah terima, serta bukti penelusuran atas keberadaan seluruh kendaraan tersebut.

Keterbukaan informasi mengenai aset daerah merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Setiap aset yang bersumber dari anggaran publik harus memiliki pencatatan, status penguasaan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Karena itu, penjelasan mengenai keberadaan 27 kendaraan tersebut menjadi salah satu hal yang dinantikan.

LSM TRINUSA MEMINTA BUKTI TINDAK LANJUT, BUKAN SEKADAR PERNYATAAN

Selain persoalan aset, TRINUSA juga meminta penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk bukti pengembalian dana ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dokumen yang diminta mencakup surat jawaban kepada BPK, tanda terima, rencana aksi penyelesaian, bukti setor, rincian penggunaan dana Rp62.732.646, serta dokumen peminjaman obat dan bahan medis habis pakai kepada RS Asy-Syifa Medika berikut bukti pengembalian sisa persediaan sebesar Rp16.285.292.

TRINUSA menilai dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap catatan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

TENGGAT 24 NOVEMBER 2026

Melalui surat bernomor 098/DPC-TRINUSA/TBB/XI/2026, TRINUSA memberikan waktu lima hari kalender sejak tanggal surat kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menyampaikan jawaban dan dokumen pendukung secara lengkap.

Batas waktu yang ditetapkan adalah Rabu, 24 November 2026 pukul 16.00 WIB.

Surat tersebut sekaligus ditegaskan sebagai permohonan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, TRINUSA meminta agar permohonan tersebut dicatat secara resmi dan diberikan tanda bukti penerimaan sesuai mekanisme pelayanan informasi publik.

JALUR PENGAWASAN DAN HUKUM TERBUKA

TRINUSA juga menyampaikan bahwa apabila permintaan klarifikasi dan dokumen tidak dipenuhi, pihaknya akan menempuh langkah lanjutan melalui mekanisme yang tersedia.

Langkah tersebut antara lain mengajukan keberatan kepada atasan PPID, membawa sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Lampung, menyampaikan pengaduan kepada Bupati dan Inspektorat Daerah, serta melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

TRINUSA juga menyatakan akan menyampaikan data dan informasi yang dimiliki kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dan/atau aparat penegak hukum lainnya untuk ditelaah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

AKUNTABILITAS ANGGARAN KESEHATAN ADALAH KEPENTINGAN PUBLIK

Pada akhirnya, persoalan ini menyangkut sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada sekadar perbedaan pandangan antara organisasi masyarakat dan institusi pemerintah.

Anggaran kesehatan merupakan bagian dari keuangan publik yang pengelolaannya harus dilaksanakan secara transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran dikelola, bagaimana aset daerah dijaga, serta sejauh mana rekomendasi pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat kini memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan dokumen yang diperlukan agar seluruh persoalan dapat dijelaskan secara objektif.

Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif. Transparansi merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Publik kini menantikan jawaban resmi Dinas Kesehatan Tubaba.

Catatan redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan surat teguran kedua TRINUSA dan uraian temuan BPK yang dikutip di dalamnya. Belum diterimanya jawaban oleh TRINUSA .merupakan keterangan dari pihak TRINUSA, bukan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak lanjut internal Dinas Kesehatan. Seluruh pihak yang disebut tetap memiliki hak jawab dan hak klarifikasi. Tidak ada kesimpulan tindak pidana yang ditarik dalam pemberitaan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *