SABER PUNGLI – Bandar Lampung – Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung menyampaikan
pandangan umum atas Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada
Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri Wakil Gubernur
Lampung, Jihan Nurlela pada hari Rabu (2/7/2025).
Point-point utama Pandangan Umum Fraksi PKS antara lain :
Pendapatan belum optimal : Realisasi hanya 86% dari target
Belanja modal minim : Infrastruktur jalan & irigasi terancam
Pendidikan 20% tercapai, tapi kualitas & transformasi digital perlu ditingkatkan
Kesehatan : Belanja hanya 80%, telemedicine & ODMK masih sangat rendah
Infrastruktur : Pemeliharaan jalan nyaris tidak terserap (0,75%)
Hibah dan bansos tinggi : harus diawasi agar tepat sasaran
Pada Rapat Paripurna Tersebut Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk
melakukan beberapa hal, antara lain :
1. Target pendapatan realistis
2. Revitalisasi PAD
3. Audit BUMD
4. Reformasi Dana BOS digital
5. Monitoring Proyek Real-Time Lintas Dinas
Dengan mengusung moto “Bersama kita kawal pembangunan Lampung yang adil dan berkelanjutan”,
Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung juga menekankan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal
pengelolaan APBD harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Lampung.(Red)
